ROHUL (auranews.id) – Lembaga pendidikan khususnya yang berada di jajaran Kementrian Agama (Kemenag) patut berbangga hati, sebab tahun depan Pemerintah daerah (Pemda) Rokan Hulu (Rohul) membuka kran untuk mendapatkan dana hibah yang berasal dari APBD daerah.
Angin segar itu datang dari Bupati Rohul H Sukiman pada saat menghadiri Hari Santri Nasional (HSN) tingkat Kabupaten di Convention Hall Masjid Agung Islamic Center (MAIC) Pasirpengaraian, Rabu (31/10/2018).
Bupati H Sukiman menyatakan, komitmen Pemerintah daerah (Pemda) mendukung lembaga pendidikan Islam yang ada di Negeri Seribu Suluk itu akan direalisasikan setelah Perda Pendidikan Islam sebagai salah satu syarat memperoleh dana hibah bersumber dari dana APBD.
“Perda itu tengah dalam proses, mudah-mudahan tahun 2019 bisa disahkan. Meski tidak bisa dianggarakan pada APBD murni 2019, kita akan perjuangkan dana hibah bisa direalisasikan di APBD Perubahan 2019,” kata Bupati Sukiman.
Untuk HSN ke IV tingkat Provinsi Riau yang akan diselenggarakan di Rohul, Bupati juga menginginkan agar peringatan lebih meriah dibanding tahun ini. Karena itu, dirinya memerintahkan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Rohul bisa berkoordinasi dengan Kemenag terkait persiapan termasuk anggaran.
“Untuk Hari Santri tingkat Provinsi Riau nantinya Rohul akan jadi tuan rumah, tolong secepatnya dipersiapkan, berapa dana yang dibutuhkan,” janji orang nomor satu Rohul itu.
Lebih jauh, mantan Dandim Inhil itu berpesan kepada seluruh lembaga pendidikan Islam agar menanamkan wawasan kebangsaan kepada santri/wan. Itu dibutuhkan untuk membentengi anak dari perkembangan teknologi semakin pesat dan pengaruh budaya asing.
“Selain ilmu agama, santri juga ditanamkan wawasan kebangsaan, untuk mereka lebih mencintai tanah air dan terhindar dari pengaruh negatif teknologi serta pengaruh budaya asing,” pesan Bupati.
Sementara Kakan Kemenag Rohul, H Syahruddin MSy mengucapkan terima kasih kepasa Bupati Rohul yang telah mengakomodir Perda Pendidikan Islam itu sebagai syarat mendapatkan dana hibah APBD.
Syahruddin menerangkan, Perda Pendidikan Islam itu sudah setahun lalu disampaikan ke DPRD. Dimana awalnya Ketua DPRD Rohul menyurati Kemenag untuk menggarap Perda MDTA, namun Perda MDTA itu dianggap belum sempurna.
Baru kemudian, dirinya kembali membuat surat balasan agar Perda MDTA disempurnakan menjadi Perda Pendidikan Islam. Dalam Perda itu sudah mencakup item MDTA, Pondok Pesantren, Madrasah dan TPQ.
“Dan itu sudah kita disampaikan ke pak Bupati, Alhamdulillah pak Bupati memberi lampu hijau, langsung ditelpon pak Sekda dan Bapeda, sekarang sedang dicari kajian ilmiah di UNRi. Dari kajian ilmiah itu nantinya akan dirumuskan dalam bentuk pasal per pasal,” jelas Syahruddin.
Syahruddin juga menyebut, target Perda itu sendiri lebih kepada meningkatkan kesejahtraan guru agama di madrasah swasta. “Karena 93 persen madrasah masih swasta, dan hanya 7 persen berstatus Negeri, kamudian guru honor lebih besar dari yang sudah PNS. Jadi targetnya guru MDTA berstatus honor yang tidak mendapatkan apa-apa selain sumbangan santri,” tegasnya.
Dalam pada itu, Sekjen FKPP Ahmad Siregar SPdI berterima kasih kepada Bupati Rohul H Sukiman yang telah memberikan wewenangnya untuk keberlanjutan lembaga pendidikan agama Islam di Rohul. Apalagi, beban yang dipikul lembaga pendidikan agama sangat luar biasa bisa 24 jam, jauh beda dibanding sekolah umum.
“Jadi sangat wajar mendapat perhatian Pemerintah daerah. Apalagi tahun depan, Rohul dipilih sebagai tuan rumah HSN tingkat provinsi, jadi sangat butuh bantuan Pemerintah daerah,” sebut pria yang akrab disapa Ustad Ahmad Siregar (UAS) ini.
Mengusung tema “Bersama Santri Damailah Negeri”, kegiatan itu juga dihadiri Ketua PKK Kabupaten Rohul Hj Peni Herawati Sukiman, Kalapas Kelas IIB Pasirpengaraian, M Lukman, perwakilan Kapolres, Dandim, Wakil Ketua Umum FKPP Riau KH Mursyid, dan perwakilan Kemenag Riau Fakhri MA.
Sumber : mediacenter.riau.go.id
