KAMPAR – Anggota DPD/MPR RI dapil Riau Edwin Pratama Putra menyebut penurunan APBD Riau terjadi akibat berkurangnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara nasional, ditambah adanya pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh secara global.
Senator muda Riau ini menuturkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan salah satu variabel dari TKDD, masih belum bisa mengakomodir terlebih khusus di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Kita harap DBH di sektor perkebunan kelapa sawit ini bisa diakomodir secara baik,” sebut Edwin, Jum’at (28/01/2022).
Dikatakannya lagi, bahwa DBH Itu sudah merupakan amanat dari Undang- undang Hubungan Keuangan Pusat- Daerah (HKPD).
“Dalam perubahan HKPD itu sudah dimuat di pasal 123 bahwa ada DBH lainya yang nanti akan diturunkan oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden (PP) atau aturan turunan lainnya bahwa variabel dana bagi hasil itu juga dimasukan DBH perkebunan kelapa sawit” jelasnya.
Sebagai provinsi penghasil kelapa sawit, Edwin menyarankan kepada pemerintah provinsi untuk membuat kajian seperti apa idealnya perhitungan DBH perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau.
“Kalau kita hitung itu pertahunnya 200 sampai 300 triliun transaksi CPO kita, bayangkan seandainya bisa masuk ke daerah,” pungkasnya.
“Skema yang seperti apa, berapa persen yang kita harapkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit ini,” imbuhnya lagi.
Edwin menilai setelah di evaluasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS) kelapa sawit selama ini tidak bisa menjawab kerugian daerah dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut.
“Yang rusak jalan tapi yang di buat programnya pembinaan lain, ini mesti bagus formulanya,” akhirnya.(***)