PEKANBARU – Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut bahwa pemerintah tidak siap dalam menghadapi wabah Covid-19. Banyak kebijakan pemerintah yang tumpang tindih sehingga memperparah keadaan.
Hal itu disampaikan oleh Syahrul Aidi saat dihubungi, Rabu (29/04/2020) via telepon.
“Pemerintah kita saya liat masih belum berubah. Hal ini terlihat sekali saat wabah Covid-19 ini melanda negara ini. Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stake holder. Sehingga banyak yang berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja,” tegasnya di ujung telepon.
Disebutkan Syahrul, bahwa setidaknya ada 4 stakeholder yang berkaitan erat dengan penanganan Corona ini yaitu Kementerian Keuangan, Kementeria Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Sosial.
Dia menerangkan efek dari ketidak sinkronan itu, konflik sosial muncul di lapisan bawah saat ini. Hal itu dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh kepala desa hingga ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan.
“Saya mendapat banyak laporan, mulai Bupati, Kades hingga Ketua RT atau RW yang tak berani menjalankan beberapa intruksi pemerintah pusat. Ada yang takut masyarakat akan kecewa karena tak sesuai harapan. Ada juga yabg takut kena masalah pasca Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan Covid-19 makin susah korban berjatuhan,” sentil mantan Anggota DPRD kabupaten Kampar.
Dia meminta agar pemerintah mengevaluasi cara kerjanya dalam penanganan Covid-19. Harus ada sinkronisasi menyeluruh atas semua kebijakan. Jangan sampai ada yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah.
“Sederhanakan alur birokrasinya. Jangan buat bingung pemerintahan di daerah. Itu yang kita minta,” pungkasnya utupnya. (Rilis)