PONTIANAK(AuraNEWS.id) – Sektor perkebunan sawit saat ini merupakan salah satu sektor yang strategis di dalam menyumbang devisa negara, bahkan sektor ini bisa mengalahkan sektor lain seperti Migas dan Pertambangan. Seperti diketahui bahwa di tahun 2017 bisa mencapai angka 320 triliun devisa negara berasal dari sektor ekspor sawit ini.
Ketua SPKS Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau Yusro Fadly pada acara 1st Indonesia Palm Oil Smallholders Conferences & Expo Tahun 2019 Tanggal 27-28 November 2019 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menyampaikan bahwa saat ini Dana Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perkebunan sawit dari Pemerintah Pusat belum dirasakan oleh daerah Kabupaten atau Propinsi penghasil sawit.
“Saat ini Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten terluas kebun sawitnya di Riau, bahkan saat ini luas kebun sawit di Rohul sampai di angka 553.000 hektar, tetapi DBH dari sektor sawit belum maksimal ke Rokan Hulu secara khusus, Riau umumnya dan daerah-daerah penghasil sawit lainnya,” ungkapnya.
Selain bagi hasil DBH Fadly juga menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan sawit khususnya petani sawit mandiri atau swadaya, diantaranya Tata Niaga, Legalitas Lahan, Sarana Jalan Perkebunan, khusus untuk BPDPKS, Yusro Fadly berharap konsen BPDPKS tidak hanya terfokus di bidang replanting saja.
“Saya berharap Dana BPDPKS tidak fokus ke peremajaan sawit aja, tetapi diharapkan juga bisa digunakan untuk pelatihan petani, pemetaan kebun petani, sarana serta infrastruktur pendukung untuk sektor perkebunan sawit,” ungkap Yusro Fadly kepada AuraNEWS.id melalui WhatsApp, Rabu (27/11/2019 malam.
Hadir pada acara 1st IPOCS tersebut Kementrian Pertanian, Kementrian ATR-BPN, Kementrian Perekonomian, Direktur BPDPKS, BPJS Ketenagakerjaan, Pimpinan Media Perkebunan, Perwakilan Pemprov Kalbar, Organisasi Petani diantaranya Ketua Umum Aspekpir, Apkasindo, Samade dan Sekjend SPKS dan ratusan petani sawit dari berbagai daerah di Indonesia.(***/FDr)