BANGKINANG KOTA(AuraNews) – Menjadi bidang di Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kabupaten Kampar membuat Pemadam Kebakaran (Damkar) mengalami beberapa kendala saat bekerja. Damkar merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.
Kepala Bidang Damkar, Edi Bahrain mengatakan, melihat situasi dan kondisi dilapangan, Damkar seharusnya sudah menjadi OPD sehingga bisa mengatur diri sendiri dan bisa membuat sub dinas atau Pos Pelayanan Kebakaran Kecamatan (P2K) di kecamatan.
Saat ini Damkar belum memiliki Pos Pelayanan Kebakaran Kecamatan (P2K) sehingga membuat kinerja petugas Damkar terkendala.
“P2K ini sangat perlu mengingat wilayah operasional kerja petugas Damkar di 21 kecamatan yang ada. Jarak tempuh yang bervariasi dan lambatnya informasi yang disampaikan ke petugas Damkar sehingga kunerja petugas tersendat,” kata Kabid Damkar, Edi Bahrain kepada AuraNews, Kamis (30/8/2018).
Selain itu, sarana dan prasasarana di Damkar cukup memprihatinkan. Dengan luas wilayah lebih kurang 11.280,28 km persegi Damkar hanya memiliki 8 unit armada.
“Dari 8 unit armada ini, hanya 4 yang bisa dioperasikan. Yang siap tempur hanya 1 unit Armada,” terang Edi.
Edi menambahkan, kesejahteraan petugas Damkar juga menjadi kendala tersendiri mengingat anggaran yang minim. “Uang lelah perkejadian ataupun uang makan minum perkejadian tidak ada, yang ada hanya uang insentif sebesar 500 ribu/bulan,” jelasnya.
“Bahkan untuk asuransi kecelakaan kerja petugas tidak ada,” tambah Edi.
Melihat hal ini, Edi berharap agar Damkar bisa menjadi menjadi dinas sendiri seperti Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat agar kinerja lebih efektif dan efisien.(NDs)