KAMPAR(auranews.id) – Pendirian balai-balai di rumah dinas Wakil Bupati Kampar menjadi perbincangan masyarakat. Mulai dari warga biasa, pecinta dan pemerhati adat hingga tokoh adat.
Pasalnya, pendirian bangunan yang berasal dari APBD Perubahan tahun 2017 dengan pagu anggaran senilai Rp 200 juta itu tidak melambangkan adat Kampar melainkan lambang adat daerah lain.
Seniman sekaligus pemerhati adat Kampar, Syaifullah kepada auranews.id, Kamis (12/7/2018) menyesalkan bangunan tersebut tidak melambangkan khas Kampar melainkan khas daerah lain. Ini bisa menimbulkan persoalan ditengah masyarakat
Dikatakan, rumah dinas (Rumdis) Wakil Bupati Kampar merupakan salah satu icon Kampar, hendaknya melambangkan khas Kampar bukan daerah lain.
“Jika bangunan tersebut tidak segera dibongkar atau diperbaiki bisa memancing kemarahan masyarakat Kampar, terutama Ninik Mamak dan para anak kemenakan,” ucap Syaifullah
Salah seorang aktivis Kampar, Rahmat mengutuk keras pembuatan bangunan tersebut.
“Jalan ditukau oleh ughang lalu, cupak lah ditukau oleh ughang pangale, ” ujar Rahmat sembari mengingatkan, jan sampe anyut detau tuk.
Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Kampar (LAK), Sartuni yang bergelar datuok Maharajo Kenegerian Air Tiris saat dimintai tanggapannya mengenai hal ini menyampaikan, dimana bumi dipinjam disitu langit dijunjung.
Dikatakannya, hendaknya setiap kegiatan pembuatan bangunan yang menggunakan APBD Kampar bisa melambangkan khas dan budaya Kampar.(SY)