KAMPAR(auranews) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar mengimbau masyarakat yang hendak mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha agar memastikan seluruh persyaratan administrasi telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelengkapan dokumen menjadi salah satu hal penting untuk mendukung kelancaran proses pelayanan. Dengan persyaratan yang telah dipenuhi sejak awal, proses pengajuan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, mudah, tepat, transparan, dan akuntabel.
Adapun sejumlah persyaratan administrasi yang perlu dipersiapkan masyarakat untuk mengajukan PKKPR Non Berusaha, meliputi:
1. Surat permohonan;
2. Pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Dokumen atau surat tanah; dan
6. Surat kuasa apabila pengurusan dilakukan melalui pihak yang dikuasakan.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kampar, Refizal, S.STP., M.IP, mengingatkan masyarakat agar terlebih dahulu memastikan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah tersedia dan sesuai dengan ketentuan sebelum mengajukan permohonan.
Menurutnya, kelengkapan administrasi tidak hanya membantu mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meminimalisir kendala dalam tahapan pengajuan.
“Pastikan seluruh dokumen lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” ujar Refizal di Bangkinang Kota, Rabu (15/7/2026).
DPMPTSP Kabupaten Kampar terus berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan dan nonperizinan, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.
DPMPTSP Kabupaten Kampar berkomitmen melayani dengan sepenuh hati untuk kemudahan investasi dan pelayanan publik.***