Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan penertiban terhadap Kebun Sawit yang tidak memiliki izin lengkap sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah dan Perda Kampar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Bangunan dan Gedung.
Kali ini Pemkab Kampar melakukan Pemeriksaan Izin di PT. Bumi Sawit Perkasa (BSP) setelah dilakukan Pemeriksaan tidak dapat menunjukkan berbagai hal yang terkait dengan Perizinan. Saat diminta kekurangan Administrasi Perkebunan Pihak PT Bumi Sawit Perkasa menolak untuk menandatangani Berita acara hasil Pemeriksaan.
Hal ini diketahui saat Pemerintah Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar, Hambali, Kepala Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan Syahrizal, Diskominfo Kampar dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Camat Tapung Hulu dan Kepala Desa Danau Lancang saat melakukan Pemeriksaan Izin di PT Bumi Sawit Perkasa di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu. Rabu (13/07). Kunjungan ini diterima oleh Thomas Manager Umum sekaligus Humas PT BSP, Deni Seno Manager Kebun PT BSP dan Feryanto Hutapea Kepala Administrasi PT BSP.
Setelah dilakukan pemeriksaan pihak PT BSP tidak berkenan menandatangani berita acara, walaupun demikian Pemkab Kampar tetap melakukan Pemasangan Segel di beberapa lokasi Bangunan, Perkantoran, SPBU Mini dan Kebun Sawit.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kampar Hambali menyatakan bahwa kedatangan Pemkab Kampar untuk melihat Perizinan, Izin Lingkungan, Izin Lokasi, IMB yang harus di miliki oleh setiap Perusahaan. Selain itu bentuk Komitmen Perusahaan dalam memenuhi Peraturan terkait Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan kepada Masyrakat dilingkungan Perusahaan beroperasi.
Perusahaan ini dianggap belum memiliki Iktikad dan Kontribusi untuk Daerah karena Perusahaan beroperasi di Kampar” katanya.
Dikatakannya Pj. Bupati Kampar telah mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat melalui Menko Marves RI bahwa BPKP RI melakukan Audit Kebun Kelapa Sawit di seluruh Indonesia, Selain itu ada Standart Perusahaan yang juga akan di penuhi seperti ISPO yang harus memenuhi berbagai persyaratan termasuk berbagai Izin ” Katanya lagi.
Begitu juga dengan CSR Perusahaan apakah disalurkan langsung atau di serahkan ke pihak Desa, yang terpenting ada kepedulian dan perhatian dari Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan operasi Pabrik.
Pemerintah juga perlu kritikan dimana letak kendala Perizinan, kita akan perbaiki semua, dengan harapan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan dan kita semua harus siap. Jika ada kendala bisa di Komunikasikan dan di Koordinasikan,” pungkasnya.(Advertorial)