PEKANBARU (auranews.id) – Rapat pembahasan permasalahan masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) tentang Hak Guna Usaha (HGU) yang diadakan di Ruang Pertemuan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau pada hari Senin, (11/2/2019).
Ini menindak lanjuti hasil pertemuan masyarakat desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau pada tanggal 21 Januari 2019 yang intinya menyepakati akan dilaksanakan rapat lanjutan dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang di fasilitasi oleh Kanwil BPN Provinsi Riau.
Pertemuan antara masyarakat dan Pihak perusahaan dengan membawa bukti-bukti pendukung terhadap Izin usaha bagi perusahaan maupun Surat Bukti penguasaan tanah yang belum di ganti rugi.
Kepala BPN Provinsi Riau Drs. Lukman Hakim didampingi oleh Syafri Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Riau memfasilitasi pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Bupati Kampar yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Setda Kampar Ahmad Yuzar, Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira, Kepala Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Ir. Bustan, Dari pada Pihak Perusahaan Firman dan Robin P Hutagalung, BPN Kabupaten Kampar Abdul Azis, mewakili masyarakat Irfan Saputra, Dapson , Anton dan Kepala Desa Koto Aman Syofyan serta Camat Tapung Hilir Yuricho Efril.
Hadir juga pada kesempatan tersebut instansi terkait dari kepolisian Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau.
Dikatakan kakanwil Rapat ini merupakan Rapat lanjutan yang memfasilitasi masyarakat Desa Koto Aman untuk melakukan pertemuan dengan PT. SBAL dan Pemkab Kampar” Kata Lukman Hakim.
Sementara itu Asisten Pemerintahan Setda Kampar Ahmad Yuzar bahwa Pemkab Kampar yang sedang giat-giatnya dalam membangun Kabupaten Kampar kita sangat perlu Investasin namun disamping itu tidak ada hak-hak masyarakat yang terabaikan.
Untuk permasalahan antara PT SBAL telah terjadi bertahun-tahun dimana masyarakat menuntut untuk dapat di bayarkan ganti rugi atau dengan pola KPPA terhadap lahan yang di tuntut oleh masyarakat seluas lebih kurang 1.500 ha” Kata Ahmad Yuzar.
Pemkab Kampar terus mendorong hal ini dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak manapun” Tambanya lagi.
Pemkab telah membentuk tim yang telah melakukan pertemuan sebanyak 12 kali, kita utamakan musyawarah dan mufakat untuk mencapai hasil terbaik.
Rentetan dari awal sampai saat ini belum juga tercapai kesepakatan hingga kita bertemu di kantor wilayah BPN Riau ini” Tambahnya lagi.
Kita terus mendorong agar masyarakat dan perusahaan dapat hidup berdampingan secara aman dan damai” Tutup Ahmad Yuzar.
Sementara perwakilan dari masyarakat Dapson yang didampingi oleh Irfan Saputra, Anton serta Ninik mamak dan kepala desa menyampaikan permasalahan lahan seluas 1500 ha yang di kelola PT. SBAL telah terjadi selama ini yang tak kunjung selesai, dengan pertemuan ini kita berharap dapat memberikan hasil yang saling menguntungkan” Kata Dapson yang menunjukkan berbagai bukti dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Sebelumnya diminta kepada seluruh peserta Rapat yang berkaitan dengan perizinan dan rekomendasi untuk dapat memberikan pengarahan dan menunjukkan berbagai bukti rekomendasi dan penerbitan perizinan yang di keluarkan Kepada PT. SBAL.
Sementara dari mewakili PT SBAL Rubin P Hutagalung dan Firman menyampaikan hal-hal yang telah diperoleh oleh PT SBAL dalam legalitas operasional perusahaan.
Pertemuan memberikan rekomendasi untuk mengadakan pertemuan selanjutnya untuk pembahasan di Pemerintahan Kabupaten Kampar bersama dengan masyarakat dan perusahaan.