BANGKINANG KOTA (Auranews.id) – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Kampar Ir. H. Azwan, MSi membuka acara Advokasi dan Fasilitasi PUG dan PPRG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, di ruang rapat kantor Bupati Kampar, Rabu (5/12/2018)
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki.
Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
Demikian disampaikan Bupati Kampar melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Kampar Ir. H. Azwan, MSi pada acara Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, bertempat di ruang rapat kantor Bupati Kampar, Rabu lalu.
Untuk itu Azwan mengharapkan kepada peserta dapat memberikan masukan serta kontribusi yang positif untuk meningkatkan koordinasi dan perencanaan penganggaran yang lebih responsif gender di Kabupaten Kampar.
Pengintegrasian gender dalam program pembangunan antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah dan mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat yang partisipasif.
Pengarusutamaan gender yang ada di Kabupaten Kampar relatif masih tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten lain di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari capaian angka Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Indek-GDI) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
Dimana pada tahun 2016 angka IPG Kabupaten Kampar berada pada posisi angka 89,17, berada di bawah rata-rata capaian nasional yaitu 92.74. “Namun pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan angka indeks pembengunan gender tersebut,” ujarnya.
Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan peraturan bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi Nasional ini ditindak lanjuti dengan peraturan bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu dan KPPA&PA tentang petunjuk pelaksanaan PUG melalui PPRG di daerah.
“Melalui forum ini saya atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar mengharapkan partisipasi dari seluruh peserta agar berperan aktif terutama pada upaya pencapaian keberhasilan-keberhasilan dalam percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender di negeri serambi mekah yang kita cintai ini, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar,” ujarnya. (***)