KAMPAR(auranews.co.id) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Tony Hidayat mendukung langkah perubahan Damkar menjadi satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, jika sudah menjadi dinas, petugas akan lebih efektif dalam bekerja ketimbang Damkar bergabung menjadi bidang didalam satu OPD.
“Saya sangat mendukung hal ini, apalagi sudah diatur oleh Permendagri,” kata Tony Hidayat saat dihubungi auranews.co.id, Senin sore (14/9/2020).
Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) no 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota bab 71 ketentuan peralihan pasal 22 berbunyi pada saat peraturan menteri ini berlaku, dinas Damkar dan penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintah lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan.
“Kita harus siap mengikuti Permendagri tersebut apalagi daerah kita daerah rawan kebakaran lahan. Dengan tidak ada Permendagri saja saya sepakat Damkar jadi dinas dan ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” katanya.
Tony menilai, selama ini petugas Damkar agak kesulitan didalam bekerja, mungkin dikarenakan armada yang tidak siap ataupun SDM yang kurang memadai.
“Damkar harus ditangani satu OPD sehingga ada peningkatan sumber daya manusianya dan anggarannya diadakan sehingga penanganan kebakaran di daerah kita akan lebih fokus dan petugas pemadam akan lebih profesional,” pungkasnya.***