KAMPAR(auranews.id)- Lebih 5 ribu jamaah padati pondok pesantren Hidayatul Mubtadi’ien jalur II Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung dalam acara Istighosah Kebangsaan, Sabtu (16/2/2019).
Selain Tabligh Akbar Istighosah Kebangsaan, para jamaah juga mendo’akan pemimpin bangsa 2019-2024 agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia (NKRI), Pancasila, UU 1945 dan Bhineka Tunggal Ika dalam berbangsa dan bernegara.
Acara seyogyanya dihadiri Cawapres KH Ma’ruf Amin. Dikarenakan sesuatu hal tidak dapat hadir. Kendati demikian tak menyurutkan semangat massa NU mendengarkan ceramah Al Habib Salim Bin Ahmad Bin Jindan (Habib Jidan), kata Ketua panitia pelaksana, Kholid Junaidi SPdi MPd I diwakili sekretaris, Wahid Arbangi SPdi kepada awak media.
“Walaupun tidak sempat dihadiri Cawapres massa yang mayoritas tergabung dalam kelompok Nahdhatul Ulama tetap semangat”, ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan pesta demokrasi yang damai, untuk mempererat Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyayah dan Ukhuwah Basyariyyah, ucap Wahid.
Sementara dalam ceramahnya, Habib Jidan menyampaikan bila Umaroh dan Ulama bersatu, Insya Allah indonesia akan jaya, masyarakatnya akan makmur dan sejahtera. Untuk itu Ia meminta agar warga NU selalu mengikuti petunjuk ulama agar bisa selamat di dunia dan akhirat.
Saat ini, berbagai benturan dan propaganda dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab membuat negara ini kacau balau yang bertujuan memecah bela NKRI.
“Saya minta warga NU tidak mudah terprovokasi dalam hal ini”, ujarnya.
Kita dikenal oleh bangsa lain memiliki tata krama yang tinggi, dikenal dengan keramahtamahannya dan sopan santunnya, dimana yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, ucapnya.
Adab, adat dan moral sudah mulai dilupakan, saat ini orang sangat mudah menghina dan mencaci maki orang lain, pemimpin dan ulama hanya untuk meraih sebuah populeritas. Menghujat sepertinya sudah sangat lumrah, katanya
Sebagai warga negara indonesia yang baik saya minta untuk menghormati pemimpin bangsa. “Jika tidak setuju dengan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI lebih baik jangan menjadi warga negara Indonesia dan tinggalkan Indonesia, karena Indonesia bukanlah negeri Khilafah namun negara demokrasi”, pungkasnya.
Penulis: Syailan Yusuf