BANGKINANG KOTA (auranews.id) – Akibat guyuran hujan di sejumlah wilayah di Ibukota Kabupaten Kampar, Rabu dinihari (28/11/2018), mengakibatkan sejumlah daerah di Kota Bangkinang dan Desa Salo Timur banjir.
Musibah banjir ini membuat masyarakat menyibukkan diri dengan menyelamatkan barang-barang berharga miliknya agar tidak terkena banjir.
Tidak hanya rumah warga saja yang terendam, fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan perkantoran ikut terkena imbasnya. Akibat sarana prasarana hari ini tidak berjalan dengan semestinya lagi.
Iwan Nur, salah seorang warga yang tinggal di jalan Agussalim mengatakan hal ini sering terjadi ketika terjadi hujan lebat. Parit dan gorong-gorong yang ada saat ini tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi.
Oleh sebab itu ia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan kawasan padat penduduk yang rawan terjadi banjir.
“Pemerintah harus memperhatikan persoalan ini, jangan kejadian ini dibiarkan saja seperti ini terus menerus. Setiap kali hujan lebat kami harus merasakan genangan air didalam rumah kami,” jelasnya.
Iwan berpendapat, banjir terjadi disebabkan oleh drainase yang tidak siap menampung curah hujan dengan kapasitas tinggi. Drainase seharusnya harus ditanggulangi kembali sehingga drainase bisa berfungsi dengan semestinya.
“Minta tolong kepada pak Bupati, pak Dewan, perhatikan kami. Ini persoalan sudah sering dan lama terjadi. Bangunlah drainase yang bagus dan layak agar kami tidak terkena banjir. Jangan bangun gedung 8 lantai yang kami sendiri tidak tau faedahnya untuk kami masyarakat bawah,” pinta Iwan Nur.
Sementara itu, Tokoh Muda Kampar, Noor Aufa, SH, CLA mengaku prihatin melihat musibah banjir yang menimpa Kota Bangkinang dan Desa Salo Timur. Dia berharap agar pemerintah daerah serius menangani permasalahan banjir ini.
“Akan lebih arif jika penggunaan APBD Kampar langsung menyentuh masyarakat dan lebih memperhatikan pembangunan yang berorientasi pada program penanganan kemungkinan banjir-banjir lainnya yang akan datang. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan pembangunan drainase dan normalisasi Daerah Aliran Sungai yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Kampar,” kata Noor Aufa.
Terkait dengan adanya pembangunan gedung 8 lantai yang menghabiskan anggaran sekitar 98 Milyar yang sudah dianggarkan dalam APBD 2019, dia menilai tidak perlu dipermasalahkan.
Namun, yang sangat disarankan, kata Noor Aufa, penyusunan rencana pembangunan gedung 8 lantai ini, apakah sudah melibatkan peran serta masyarakat Kampar dari berbagai stake holder yang ada.
“Bagaimanapun juga APBD adalah milik rakyat yang digunakan untuk jalannya roda pemerintahan Kabupaten Kampar demi tujuan kesejahteraan rakyat Kampar dan bukan sekedar gagah-gagahan belaka, mungkin saat ini lebih baik pemerintah mengatasi permasalahan banjir daripada membangun gedung 8 lantai,” tutup pengacara muda itu.
(DWs/NDs)