Selasa, Juni 25, 2024
BerandaDaerahBappeda Kampar Kerjasama Dengan WRI dan Unipa Taja Pelatihan Teknologi Pesawat Tanpa...

Bappeda Kampar Kerjasama Dengan WRI dan Unipa Taja Pelatihan Teknologi Pesawat Tanpa Awak

BANGKINANG KOTA(AuraNews) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar bekerjasama dengan World Resources Indonesia (WRI) dan UPT Geospasial Universitas Negeri Papua (UNIPA) menggelar Pelatihan Teknologi Pesawat Tanpa Awak (UAV)/Drone untuk Pemetaan,
Pengelolaan dan Pemantauan Sumberdaya Alam.

Pelatihan ini digelar di Hotel Bangkinang Baru, selama tiga hari, 2-4 Oktober 2018. Pelatihan ini dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar yang diwakili Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos.

Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari Bappeda dan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar. Kemudian ada peserta dari Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, dari Pemerintah Provinsi Riau, dan kader peta dari desa-desa di Kabupaten Kampar serta peserta dari LSM dan instansi lainnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal saat membuka pelatihan menyampaikan bahwa pengembangan kawasan atau infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. “Konflik ini sulit diselesaikan karena adanya peta yang saling tumpang tindih satu sama lain,” ujarnya.

Disampaikan Kepala Bappeda bahwa untuk mengatasi ini dibutuhkan suatu makanisme yang dapat mengintegrasikan seluruh data, disepakati bersama dan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan didalamnya.

Menurutnya, sinergi berbagai pemangku kepentingan geospasial sangat penting agar tujuan besar percepatan Kebijakan Satu Peta tercapai. Implementasi Kebijakan Satu Peta ini dapat mendukung adanya kepastian lahan dan tersedianya informasi spasial yang mudah diakses semua pihak sehingga diharapkan meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Kampar.

Oleh karena itu Afrizal menilai
Pelatihan Teknologi Pesawat Tanpa Awak
(UAV)/Drone untuk Pemetaan,
Pengelolaan dan Pemantauan Sumberdaya Alam ini sangat penting dan strategis. Apalagi saat ini Kabupaten Kampar sedang melakukan proses penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Dalam penyusunan RTRW ini, selain kontribusi dan partisipasi semua pihak, aspek transparansi melalui proses verifikasi lapangan juga penting untuk dilakukan. Selain survey langsung ke titik-titik tertentu, beberapa pendekatan lain juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem informasi geografi, penginderaan jauh dan penggunaan drone atau pesawat tanpa awak.

Bagi wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dapat menggunaan drone untuk memudahkan proses verifikasi lapangan sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. “Dengan demikian baik aspek kelembagaan maupun aspek teknis dapat saling melengkapi dan menyempurnakan data-data yang digunakan untuk Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kampar.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kampar Safri, S.Sos didampingi Kasubbid Perhubungan dan Kominfo Williandre Amigo Rahmola, ST, MSi dan Kasubbid Kewilayahan Risa Anjasari, ST, MT kepada wartawan disela-sela acara menyampaikan bahwa ada berbagai materi disampaikan narasumber terkait dengan penggunaan drone yang disampaikan secara teori dan praktek.

Narasumber diantaranya, Darmadi Ahmad dari Universitas Riau, Rakhmat Hidayat selaku Regional Manager WRI, Zulfikar Mariyadi dari Universitas Papua. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Safri langsung menjadi moderator saat penyampaian materi.

Sementara itu Regional Manager WRI Rakhmat Hidayat kepada wartawan disela- sela kegiatan menyampaikan bahwa
Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia di Kabupaten Kampar karena di Kampar saat ini sedang mengembangkan kebijakan satu peta.

Pelatihan ini salah satu upaya membangun peta, tentunya yang bisa membangun itu orang-orang Kampar. Selain pemda pandai masyarakat juga harus bisa maka pesertanya juga kader peta di desa sehingga diharapkan mereka nantinya bisa membuat peta mikro di desa. “Dengan demikian akan terbentuk sistem yang terkoneksi yang kita sebut dengan sistem kampung keren,” ujarnya.

Menurut Rakhmat kalau masyarakat dan pemda dan pendamping bisa membuat peta sendiri maka proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan akan mudah dilakukan.

Disampaikan Rakhmat dengan adanya drone pemerintah bisa melakukan pemantauan atau monitoring secara periodik. Disamping itu Drone juga tidak berbiaya mahal.

Keuntungan pelatihan bagi pemerintah daerah adalah dengan banyaknya staf bisa membuat peta maka perencanaan akan lebih terarah dan anggaran lebih efisien. “Sementara bagi pemerintah desa kalau sudah punya drone bisa melakukan pemetaan dan foto potensi desa sehingga bisa mempromosikan desa mereka,” ujar Rakhmat.(**)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments