RENGAT(AuraNews) – Selain meminta agar setiap rapat antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD diliput wartawan, Ketua BK (Badan Kehormatan) DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (lnhu) Manahara Napitupulu juga menggungkap Anggaran APBD lnhu yang tidak pro rakyat.
“Dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2015, 2016 dan 2017 Anggaran di APBD lnhu tidak pro rakyat dan lebih banyak digunakan untuk kegiatan seremonial,” kata Napitupulu Senin (17/9/2018) kemarin.
Pada tahun 2015, dari realisasi Anggaran APBD lnhu sebesar Rp1.591.664.916.196,40 yang digunakan untuk belanja modal itu hanya Rp246.977.757.398,72, sedang untuk belanja Barang dan Jasa mencapai Rp410.687.696.551,00.
“Seharusnya yang besar itu belanja modal, karena itu yang menyentuh langsung kepada masyarakat,” ujar Anggota Banggar DPRD lnhu tersebut.
Dijelaskan Napitupulu, belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk membangun Jalan, jembatan, irigasi, bangunan, meja, dll.
“Sedangkan belanja barang & jasa adalah belanja yang digunakan untuk pembelian ATK, makan dan minum, baju, perjalanan dinas, acara serimonial, dll,” ungkapnya.
Pada tahun 2016 hal yang terjadi lagi, dimana dari realisasi anggaran APBD lnhu sebesar Rp1.476.370.232.973,72, yang digunakan untuk belanja modal hanya sebesar Rp247.686.767.181,26.
“Begitu juga tahun 2017, dari realisasi anggaran sebesar Rp1.435.334.022.912,66 yang digunakan untuk belanja modal hanya Rp320.878.767.181,26,” terangnya.
“Coba saja hitung sendiri, hanya berapa persen APBD lnhu tersebut yang untuk rakyat, jika dibandingkan dengan untuk pegawai dan acara seremonial,” tegasnya. (Man)
